Peran Pemerintah dalam Pelegitimasian Atas Komersialisasi Pendidikan dan Dampaknya

https://i2.wp.com/votacomunista.at/news/images/articles/20081104194627268_1.png

Educators who refuse to transform the ugliness of human misery, social injustice, and inequalities, invariably become educator for domestication who, as Satre so poignantly suggested, will change nothing and will serve no one, but will succeed only in finding moral comfort in malaise…” (Paulo Freire)

Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya setiap manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Hal tersebut, tentu berguna untuk menunjukkan eksistensi manusia sebagai manusia yang sesungguhnya karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan akal dan hal tersebutlah yang membedakan manusia dengan mahluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Memang, ilmu pengetahuan bisa kita dapatkan dari berbagai hal dan sumber dengan beragam cara yang kadang terpikirkan maupun yang tidak terpikirkan oleh kita. Mulai dari hal yang paling sederhana hingga yang paling kompleks.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin pesatnya pertumbuhan manusia atas penggunaan rasionya serta besarnya arus globalisasi yang tidak mungkin dapat dihindari. Ilmu pengetahuan pun demikian adayanya, mengalami perubahan dan kemajuan seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan sejak beberapa dekade yang lalu hingga kini tentu berbeda dengan zaman primitif di mana manusia kala itu masih minim dalam menggunakan rasionya. Hal tersebut, dapat kita lihat secara gambling yang dibuktikan secara empiris melalui kehidupan sehari-harinya. Di mana, saat ini sudah bisa menciptakan segala sesuatu dengan memanfaatkan rasionya tersebut, semisal adanya komputer, gedung-gedung bertingkat, kendaraan bermotor, dan berbagai penemuan-penemuan serta beragam pemikiran akan sebuah teori yang lainnya. Hal tersebut sudah pasti karena manusia memperoleh ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan tersebut lambat laun dihimpun dan dikelompokkan berdasarkan entitas fungsi serta sumbernya lalu “dibekukan” dengan pendidikan yang terlembaga. Tentu, pendidikan tersebut juga berjenjang sesuai dengan taraf kerumitan dan pengklasifikasiannya. Tak sekedar itu, pendidikan juga mendapat porsi yang cukup besar dalam menarik perhatian pemerintah sehingga menjadi salah satu tanggung jawab bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik isi maupun pembukaan.[1]

Namun belakangan ini, kembali, pendidikan menjadi sebuah polemic di mana privatisasi pendidikan kembali dilontarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada waktu itu, Bambang Sudibyo, dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa lalu Mendiknas telah menyampaikan rancangan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dari beberapa rancangan yang disampaikannya, Pasal 53 (1) UU No 20/2003 yang dibuat beberapa tahun yang lalu kembali menuai kontroversi. Pada pasal itu, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Selain itu, badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Kontroversi pun akhirnya tak terelakan lagi, ketika rancangan itu “dicium” oleh banyak pengamat sebagai bentuk lepas tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan. Pengamat pendidikan, Damaningtyas, menganggap jiwa dari rancangan tersebut, antara lain mendirikan sekolah, terutama terkait dalam pembiayaan pendidikan. Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencarimodal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan.

Jika kita lihat realitas yang terkonstruksi dewasa ini yang berada di tengah-tengah kehidupan kita sehari-harinya, hal tersebut dapat menyebabkan pendidikan sulit dimasuki oleh semua masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan. Selain itu, lambat-laun akan memunculkan pengklasifikasian terhadap masyarakat karena timbulnya kelas dalam institusi pendidikan itu sendiri. Di mulai dari institusi pendidkan bertaraf rendah atau yang biasa kita sebut dengan sekolah inpres hingga yang bonafit bertaraf internasional yang turut ditunjang dengan staf-staf dan pengajar yang “bergengsi” serrta sarana dan prasaran sekolah yang memadainya. Tentu saja, hal tersebut tidak terjadi dengan sendirinya (alamiah), mengingat hal pendidikan ini–seperti yang telah diuraikan sebelumnya–diatur pula oleh Undang-Undang yang notabenenya berkolerasi langsung dengan pemerintah dan pemerintah memiliki andil yang cukup besar akan hal tersebut.

Isi

A.  Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masayrakat.[2] Dari pengertian mengenai pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan itu merupakan kebutuhan yang fundamental bagi masyarakat, karena dengan adanya pendidikanselain kita bisa matang dari segimoral dan spiritual, tetapi juga kecerdasan kita dalam menjawab tantangan jaman.

Selain hal tersebut, pendidikan memiliki jenjang. Jenjang tersebut disesuaikan dengan bobot atau taraf kerumitannya serta usia peserta didik itu sendiri. Semakin matang usia peserta didik, maka semakin berbobot pula pendidikan yang ia tempuh. Untuk di Indonesia sendiri, jenjang pendidikan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional.[3]

Tujuan dari pendidikan ini diadakan adalah guna merangsang anak dalam perkembangan jasmani maupun rohaninya, sehingga anak ketika sudah memasuki umur yang cukup dapat mempersiapkan diri untuk pendidikan lebih lanjut; pendidikan dasar yang di mana pada jenjang ini untuk di Indonesia merupakan suatu kewajiban dengan lamanya pendidikan berlangsung adalah Sembilan tahun (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) dan dimulai ketika anak memasuki usia enam tahun.

B.  Peran pemerintah dalam dunia pendidikan

Pemerintah adalah pemegang kekuasaan terttinggi dalam suatu negara. Dan pada dasarnya, adanya suatu pemerintah adalah karena tuntutan dari warga negaranya sendiri yang mengkehendaki adanya segelintir elite yang berada pada puncak strata untuk mengatur kehidupan bernegara sehingga negara dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut secara eksplisit senada dengan apa yang dikemukan oleh O. Noto Hamidjojo mengenai pengertian negara, di mana negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masayrakat tertentu dengan kekuasaannya.[4]

Tentu, di dalam mengatur kehidupan bernegara, diantaranya terdapat tuntutan dan dukungan (baik hak dan tanggung jawab) dari warga negaranya dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya dan sepatutnya pemerintah melaksanakan segala tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya.

Selain hal tersebut, warga negara di sini juga harus tunduk kepada pemerintah agar segala kebijakan yang pemerintah sahkan dan berlakukan dijunjung tinggi. Karena itu, hubungan pemerintah dan warga negara adalah simbiosis mutualisme dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Mengingat hal di atas, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan warga negara dan pemerintahannya dalam segala hal diatur di dalam sebuah undang-undang yang sah sebagai aturan main yang berlaku dalam negara, tanpa terkecuali mengenai pendidikan. Tentu, undang-undang yang berlaku tersebut harus sesuai dengan harapan dan cita-cita warga negaranya. setelah undang-undang tersebut disahkan, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam bentuk undang-undang, pemerintah juga harus merealisasikannya dalambentuk regulasi. Di dalam dunia pendidikan, misalnya, pemerintah mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, memberlakukan suatu sistem pendidikan, dan sebagainya.

Itu semua, merupakan teoritisnya, sedangkan dalam bentuk penerapannya di Indonesia saat ini dalam bidang pendidikan, dapat kita lihat bagaimana pemerintah menerbitkan berbagai undang-undang tentang pendidkan seperti Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Seharusnya, UU yang baik dan mampu mencapai tujuannya (efektif) harus memenuhi tiga syarat, diantaranya pertama, syarat filosofis. Artinya, mampu menciptakan rasa keadilan yang sama (equality before the law) bagi semua pihak. Kedua, memenuhi syarat yuridis, artinya dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya,pemerintah bersama-sama dengan DPR. Dan ketiga, UU memenuhi syarat sosiologis, di mana UU tersebut betul-betul sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, banyak kritik, demo, serta pihak yang mengajukan judicial review menunjukkan bahwa UU BHP ini tidak memenuhi syarat sosiologis. Oleh sebab itu, UU BHP secara prinsip tidak efektif. UU BHP lebih bersifat top-down bukan bottom-up. Selain UU BHP, regulasi yang bermasalah lainnya berkaitan dengan komersialisasi pendidikan adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Kepres, PP Nomor 61 Tahun 1999 serta PP Nomor 152-155 Tahun 2000.

Analisa

Ketika diputuskan bahwa lembaga pendidikan menjadi badan hukum milik negara, sedikitnya ada tiga alasan atas fenomena yang menjadi perbincangan hangat itu. Pertama, soal keterbatasan anggaran pendidikan yang disediakan negara kepada masayrakat. Kedua, ihwal deetisme yang “digembar-gemborkan” sebagai jalan menuju otonomi yang sepenuhnya. Ketiga, soal kapitalisme global yang semakin lama semakin pasti mensyaratkan privatisasi berbagai lembaga milik negara untuk dipersaingkan di tengah pasar bebas.

Penjelasan untuk alasan pertama adalah ketidakmampuan negara untuk memberikan dana subsisidi sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk menikmati dan mengenyam pendidikan. Dengan kata lain, ini merupakan kegagalan fungsi negara mengandaikan bahwa di era reformasi ini, negara tidak boleh lagi mengintervensi lembaga pendidkan sebagai lama persemian keilmuan. Karena dunia akademis di dalamnya bersifat otonom. Ilmu memiliki kebebasan untuk menentukan wacana yang berkembang di dalamnya. Penjelasan ketiga, mengisyaratkan adanya integrasi institusi-institusi negara ke dalam pasar. Kapitalisme melahirkan arena yang disebut pasar dan ia berfungsi sebagai lahan untuk beradu kekuatan. Konsekuensi logis dari kompetisi bebas ini adalah tersingkirnya yang lemah dan yang kuat semakin bertahan. Negara menjadi serba sulit untuk membela kepentingan si lemah. Akibatnya, fungsi negara untuk melindungi dan mencerdasakan masyarakat larut dalam dalam arena pertarungan tanpa batas tersebut.

Selain hal tersebut, adapun dampak lainnya ketika kapitalisme telah menyatu depan pendidikan adalah di mana pendidikan kian tidak menjadikan manusia yang seutuhnya. Hal tersebut sesuai dengan konsep Paulo Freire mengenai pendidikan sebagai pembebasan Manusia. George Ritzer di dalam bukunya mengenai McDonaldisasi, “Ketika Kapitalisme Berjingkrang: Telaah Kritis terhadap Gelombang McDonaldisasi”, ternyata melihat dampak turunan dari sistem yang dianut pada pola produksi pada frenchise McDonald’s terhadap pendidikan, diantaranya adalah di mana terjadi inefisiensi, ilusi-ilusi kuantitas atas kualitas, daya prediksi serta penggantian kontrol yang pada awalnya menggunakan teknologi manusia menjadi teknologi non-manusia.

Hal tersebut dapat terjadi dan kian tak terpungkiri lagi karena yayasan atau lembaga serta sistem pendidikan yang ada membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk menggeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengabaikan tujuan yang paling fundamental tentang pendidikan itu sendiri. Sesungguhnya, seperti yang diuraikan oleh Bauman bahwasanya adanya kesamaan antara Holocaust dengan McDonaldisasi. Misalnya penekana pada efisiensi, gas dijadikan sebagai metode yang jauh lebih efektif untuk membunuh lebih banyak orang dibandingkan peluru. Holocaust memiliki unsur prediktabilitas dalam ban berjalan,dengan jalur panjang kereta yang merayap ke kamp kematian, barisan panjang orang yang berkelok-kelok menuju “shower”, dan “produksi” peti-peti besar berisi mayat yang akan dibuang pada akhir proses. Hal ini dapat dikalkulasikan karena penekanannya diarahkan pada faktor kuantitatif seperti berapa banyak orang yang dapat dibunuh dan seberapa pendek waktunya.[5]

Kesimpulan

Pendidikan merupakan suatu proses upaya secara sadar untuk selalu meningkatkan nilai perilaku individu maupun masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lebih tinggi nilainya.[6] Oleh sebab itu, maka jelas bahwasanya tujuan pendidikan adalah mencoba untuk menciptakan manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya.

Pendidikan hingga batas tertentu, bahkan menjadi ajang perebutan kekuasaan. Seperti yang tampak secara tersirat pada kasus UU Sisdiknas dan UU BHP. Penguasa ternyata menaruh kepentingan tersendiri pada pendidikan yang tidak lagi terletak atas dasar demi tercapainya kemajuan bangsa yang merupakan cita-cita bersama. Sayangnya, kepentingan itu hanya terkait dengan citra dan gengsi penguasa, dan sama sekali tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Perihal ini juga didukung kuat dengan legitimasi dan “diamini” dari kantor-kantoratau perusahaan. Hal tersebut dapat kita lihat dari baris-baris iklan yang ada di surat kabar, internet brosur dan berbagai media lainnya, di mana jika kita ingin bekerja pada suatu bidang dan atau tempat tertentu harus memiliki pendidikan yang cukup memadai dan menunjang. Semakin tinggi dan semakin bergengsinya suatu jabatan yang terpampang, semakin tinggi pula syarat pendidikan yang harus dipenuhi.

Selain hal tersebut, akibat pendidkan yang kian sulit digapai oleh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas nantinya memiliki bahaya yang terbilang cukup fundamental karena tingkat pendidkan masyarakat secara keseluruhan tidak mengalami peningkatan (bahkan mengalami penurunan) kemudian meiliki dampak latent lainnya, seperti tingkat perkembangan teknologi yang minim, tingkat ketimpangan strata masyarakat semakin lebar, angka pengangguran bertambah, angka kriminalitas meningkat, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tidak mendapat kesempatan yang sama hingga akhirnya ketimpanganpun tak terelakan lagi.

Daftar Pustaka

Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pusaka.

Ritzer, George. 2002. Ketika Kapitalisme Berjingkrang: Telaah Kritis terhadap Gelombang McDonaldisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Suprapto, R., et.al. 1992. Dinamika Masyarakat dan Pembangunan. Jakarta: Sinar Harapan.

Thamiend R., Nico. 2004. Tata Negara. Jakarta: Yudhistira.

Yunus, Firdaus M. 2004. Pendidikan Berbasis Realitas Sosial. Yogyakarta: Logung Pustaka.


[1] Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

[3] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, “pendidikan anak usia dini adalah suatu upayapembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

[4] Nico Thamiend R., Tata Negara. Jakarta: Yudhistira. 2004. hal. 16

[5] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008, hal. 623

[6] H. Arief Rachman, “Peran Pendidikan untuk Mendapatkan Pemuda dalam Meningkatkan Mutu Suberdaya Manusia yang Berbakat dan Kreatif” dalam buku “Dinamika Masyarakat dan Pembangunan”, Jakarta: Sinar Harapan, 1992, hal. 88

Post a Comment

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s